Mendikbud Akui Wajib Belajar 12 Tahun Belum Maksimal
Mendikbud Muhadjir Effendy. ©2018 Merdeka.com/Arie Sunaryo
Merdeka.com - Jelang habis masa kerjanya, Mendikbud Muhadjir Effendy mengakui jika masih ada programnya yang belum tercapai. Namun dia mengklaim program yang tercapai lebih banyak.
"Yang belum dicapai masih banyak, tetapi yang sudah dicapai lebih banyak. Yang belum dicapai misalnya tentang wajib belajar 12 tahun, kita masih belum maksimal," ujar Muhadjir saat menghadiri acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2019 di Pusdiklat Kemendikbud di Serua, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (11/2).
Dia berharap, dengan sistem zonasi yang sudah mulai diterapkan secara bertahap, maka program wajib belajar 12 tahun bisa terwujud. "Kita harapkan kita akan bisa segera mencapai titik optimum wajib belajar, khususnya wajib belajar 12 tahun," ucap Muhadjir.
Selain itu, lanjut dia, yang belum bisa dilakukan sepenuhnya adalah permasalahan soal perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
"Kemudian yang kedua perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang selama ini juga masih belum bisa kita capai secara maksimum. Tetapi tingkat pertumbuhannya sudah sangat baik," jelas Muhadjir.
Sementara itu, menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad, dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), Kemendikbud membangun ruang kelas mencapai 50 ribuan.
"Bahkan kalau ditambah dengan APBD bisa sekitar 60 sampai 70an ribu. Jadi sebenarnya apa yang sudah kita lakukan ini memang sudah sangat optimal, cuma memang masih ada sebagian yang harus kita selesaikan, kira-kira sekitar 10 persen dari jumlah sekolah-sekolah yang rusak, itu yang harus kita selesaikan," pungkas Hamid.
Mendikbud Muhadjir mengatakan, untuk perbaikan sekolah negeri mulai 2019 ini ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Sehingga, kata dia, bisa meringankan pekerjaan Kemendikbud.
"Kemendikbud akan lebih fokus kepada regulasi, pengawasan, dan juga afirmasi. Untuk tahun 2019 akan lebih fokus masalah guru, guru akan kita beri perhatian khusus," tandas Muhadjir.
Reporter: Devira Prastiwi
Sumber: Liputan6.com
"Yang belum dicapai masih banyak, tetapi yang sudah dicapai lebih banyak. Yang belum dicapai misalnya tentang wajib belajar 12 tahun, kita masih belum maksimal," ujar Muhadjir saat menghadiri acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2019 di Pusdiklat Kemendikbud di Serua, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (11/2).
Dia berharap, dengan sistem zonasi yang sudah mulai diterapkan secara bertahap, maka program wajib belajar 12 tahun bisa terwujud. "Kita harapkan kita akan bisa segera mencapai titik optimum wajib belajar, khususnya wajib belajar 12 tahun," ucap Muhadjir.
Selain itu, lanjut dia, yang belum bisa dilakukan sepenuhnya adalah permasalahan soal perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
"Kemudian yang kedua perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang selama ini juga masih belum bisa kita capai secara maksimum. Tetapi tingkat pertumbuhannya sudah sangat baik," jelas Muhadjir.
Sementara itu, menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad, dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), Kemendikbud membangun ruang kelas mencapai 50 ribuan.
"Bahkan kalau ditambah dengan APBD bisa sekitar 60 sampai 70an ribu. Jadi sebenarnya apa yang sudah kita lakukan ini memang sudah sangat optimal, cuma memang masih ada sebagian yang harus kita selesaikan, kira-kira sekitar 10 persen dari jumlah sekolah-sekolah yang rusak, itu yang harus kita selesaikan," pungkas Hamid.
Mendikbud Muhadjir mengatakan, untuk perbaikan sekolah negeri mulai 2019 ini ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Sehingga, kata dia, bisa meringankan pekerjaan Kemendikbud.
"Kemendikbud akan lebih fokus kepada regulasi, pengawasan, dan juga afirmasi. Untuk tahun 2019 akan lebih fokus masalah guru, guru akan kita beri perhatian khusus," tandas Muhadjir.
Reporter: Devira Prastiwi
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Respons Mendikbud Soal Murid di Gresik Tantang Guru Honorer
Mendikbud Tarik Buku Tema Kelas V SD Lantaran Sebut NU Organisasi Radikal
Sudah Diskusikan dengan Menkeu, Mendikbud Harap Gaji Guru Honorer UMR Berlaku 2019
Pemerintah Rencana Beri Tunjangan Guru Honorer Sebesar UMR
Fokus Urus Sertifikasi, Mendikbud Minta Sekolah Setop Rekrut Guru Honorer
Menteri Pendidikan Malaysia Ajak Indonesia Kerja sama Wujudkan Islam Moderat
(mdk/eko)
Respons Mendikbud Soal Murid di Gresik Tantang Guru Honorer
Mendikbud Tarik Buku Tema Kelas V SD Lantaran Sebut NU Organisasi Radikal
Sudah Diskusikan dengan Menkeu, Mendikbud Harap Gaji Guru Honorer UMR Berlaku 2019
Pemerintah Rencana Beri Tunjangan Guru Honorer Sebesar UMR
Fokus Urus Sertifikasi, Mendikbud Minta Sekolah Setop Rekrut Guru Honorer
Menteri Pendidikan Malaysia Ajak Indonesia Kerja sama Wujudkan Islam Moderat
TOPIK TERKAIT
-
Yoshi Sudarso akan Bermain di Avatar: The Last Airbender
Tidak ada komentar:
Posting Komentar